Question 1

Apakah diperlukan izin apabila suatu Badan Usaha ingin memberikan bantuan sumur bor kepada masyarakat dalam bentuk program CSR ?

Accepted Answer

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024, badan usaha dapat bertindak untuk dan atas nama calon penerima program CSR tersebut untuk mengurus izin melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Air Tanah (non usaha).

Question 2

Bagaimana jika terjadi perubahan pengguna air tanah yang tercantum dalam SIPA, misalnya terjadi perubahan pemilik perusahaan?

Accepted Answer

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024, perubahan nama pengguna air tanah terjadi secara otomatis apabila terdapat perubahan kepemilikan badan usaha di dalam aplikasi OSS.

Question 3

Apakah semua perizinan berusaha butuh PB-UMKU?

Accepted Answer

Tidak semua perizinan berusaha membutuhkan PB-UMKU. Untuk melihat jenis PB-UMKU yang dapat diajukan di sistem OSS, Pelaku Usaha dapat mengakses tautan berikut: https://oss.go.id/informasi/pb-umku

Pada tautan tersebut:
1. Jika ditemukan informasi mengenai "KBLI terkait: Semua KBLI", maka semua kegiatan dapat mengajukan PB-UMKU tersebut. Sebagai contoh, Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik.
2. Jika ditemukan informasi mengenai "KBLI terkait: muncul beberapa KBLI", maka hanya kegiatan usaha dengan KBLI tersebut yang dapat mengajukan PB-UMKU. Sebagai contoh, Sertifikat laik sehat - di wilayah yang hanya dapat diajukan untuk KBLI 90011, 93219, 55194, 55192, 93294, 93113, 93114, 55110, 55120, 93292, 68120, 56302, 93291, 55191, 55199, 55900, 55130, 93211, 93293, dan 55193.

PB-UMKU diajukan hanya jika diperlukan oleh Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial.

Question 4

Bisakah SBU yang Sudah Terbit Digunakan untuk Pemenuhan Persyaratan di KBLI yang Berbeda?

Accepted Answer

Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sudah terbit tidak bisa langsung digunakan untuk pemenuhan persyaratan di KBLI yang berbeda. SBU hanya berlaku untuk bidang usaha dan lingkup yang tercantum di dalamnya yang sesuai dengan kode KBLI yang diakui pada saat sertifikat tersebut diterbitkan.

Jika perusahaan ingin menambahkan KBLI yang berbeda dari KBLI yang telah tercantum pada SBU, maka perusahaan harus mengajukan permohonan SBU yang baru melalui sistem OSS. Permohonan ini bisa diajukan melalui menu PB-UMKU sesuai dengan KBLI dan NKU yang terbaru.

Panduan lengkap pengajuan PB-UMKU dapat dilihat melalui tautan berikut: https://oss.go.id/panduan/635970086345c7d71a81449e

Question 5

Berapa lama masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah?

Accepted Answer

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024:
- Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) berlaku selama 5 (lima) tahun
- Surat Persetujuan Penggunaan Air Tanah, untuk selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, berlaku paling lama 7 (tujuh) tahun
- Persetujuan Dewatering berlaku paling lama 1 (satu) tahun

Pencarian NIB