Pemrosesan PKKPR Laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

1. Kunjungi https://oss.go.id/

2. Pilih Masuk

3. Masukkan Username dan Password, lalu klik Masuk

A. KKP USER (Verifikator)

4. Dashboard User dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

5. Pilih Menu Pemrosesan Perizinan, lalu Pemenuhan Persyaratan

6. Pilih Data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi, lalu klik Proses Verifikasi

7. Cek data Pelaku Usaha, meliputi data Pelaku Usaha, data Kegiatan Usaha, dan dokumen yang diunggah

Anda juga dapat melihat dokumen dari Persyaratan Dasar dan Pernyataan Mandiri dalam Data Usaha

(Jika Multi KBLI)

Sistem akan menampilkan dropdown 2 KBLI (Multi KBLI)

Verifikator dapat memilih untuk memeriksa KBLI yang tersedia
Tampilan data usaha akan menyesuaikan sesuai dengan KBLI yang dipilih.

8. Jika sudah lengkap, ubah status dokumen, isi catatan, centang Disclaimer dan klik Proses Permohonan

Jika Data pelaku usaha, data usaha dan lampiran persyaratan sudah sesuai, maka ubah status setiap lampiran persyaratan menjadi “persetujuan persyaratan”. Jika belum sesuai maka pilih “Perbaikan Persyaratan”.

Jika disetujui, selanjutnya, jika memerlukan PNBP maka klik “YA” dalam isian “Apakah memerlukan pembayaran PNBP?”
Upload Surat Perintah Setor (SPS) dalam bentuk PDF
Cantumkan catatan yang berisi petunjuk bahwa pelaku usaha harus melakukan pembayaran PNBP dengan besaran dan ketentuan seperti yang tercantum dalam SPS. Lalu Klik Proses Permohonan
Permohonan akan Kembali ke akun pelaku usaha untuk dilakukan pembayaran

Jika perlu Pembayaran PNBP lakukan Langkah 9 sampai dengan Langkah 12

9. Klik menu Pemrosesan Perizinan | Pengembalian Permohonan, maka status Permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Menunggu Pembayaran PNBP. Menunggu Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP.

10. Klik Menu Pemrosesan Perizinan | Verifikasi Pemenuhan Persyaratan untuk melihat status pelaku usaha yang sudah melakukan pembayaran.

Pilih pelaku usaha yang akan diverifikasi dan klik Proses Verifikasi

11. Cek Data Pelaku Usaha, meliputi Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha, dan Dokumen yang diunggah

(Jika Multi KBLI)

Sistem akan menampilkan dropdown 2 KBLI (Multi KBLI)

Verifikator dapat memilih untuk memeriksa KBLI yang tersedia
Tampilan data usaha akan menyesuaikan sesuai dengan KBLI yang dipilih.

12. Lihat dan pastikan dokumen yang diunggah oleh Pelaku Usaha termasuk Bukti Bayar PNBP

Jika tidak perlu Pembayaran PNBP (lanjut ke Langkah 13, 14.b, dan seterusnya)

13.a Periksa KBLI Permohonan dan KBLI Persetujuan (1 KBLI)

Ubah status KBLI Persetujuan
Lengkapi Detail kegiatan Usaha
Dalam form ini Kementerian dapat melakukan penyesuaian isian sesuai hasil pemeriksaan yaitu: Provinsi, Nama Perairan Laut,Luas/Panjang dan kedalaman.

13.b Periksa KBLI Permohonan dan KBLI Persetujuan (Multi KBLI)

Ubah status KBLI Persetujuan
Lengkapi Detail kegiatan Usaha
Dalam form ini Kementerian dapat melakukan penyesuaian isian sesuai hasil pemeriksaan yaitu: Provinsi, Nama Perairan Laut,Luas/Panjang dan kedalaman.

14.a Proses Permohonan (Jika ada PNBP)

Verifikator dapat melihat Pratinjau SPS dan Tanggal Akhir SPS yang ditampilkan secara otomatis oleh sistem
Unggah Lampiran Data Teknis PKKPR, dan Dokumen Persetujuan baik atas nama Menteri atau pejabat yang ditunjuk
Lengkapi nomor persetujuan dan tanggal persetujuan
Ubah status PKKPR Laut Diterbitkan menjadi “Disetujui”, jika belum sesuai maka pilih “Diperbaiki” atau “Ditolak”.
Lalu centang Disclaimer dan klik Proses Permohonan

14.b Proses Permohonan (Jika tidak ada PNBP)

Unggah Lampiran Data Teknis PKKPR, dan Dokumen Persetujuan baik atas nama Menteri atau pejabat yang ditunjuk
Lengkapi nomor persetujuan dan tanggal persetujuan
Ubah status PKKPR Laut Diterbitkan menjadi “Disetujui”, jika belum sesuai maka pilih “Diperbaiki” atau “Ditolak”.
Lalu centang Disclaimer dan klik Proses Permohonan

(Jika Ingin Tambah Provinsi) Pilih Tambah Provinsi lalu lengkapi Form Lintas Provinsi dengan memilih provinsi yang sesuai

16. Klik menu Permohonan Perizinan | Persetujuan Permohonan dan Status Pelaku Usaha berubah menjadi Persyaratan Terverifikasi

B. KKP ADMINISTRATOR

1. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA, lalu klik Masuk untuk masuk sebagai KKP Administrator

2. Muncul Halaman Dashboard Administrator Kementerian Kelautan dan Perikanan

3. Pilih Menu Pemrosesan Perizinan, Lalu Persetujuan Permohonan

4. Pilih Data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi, lalu klik Proses Persetujuan

5. Cek data Pelaku Usaha, meliputi data Pelaku Usaha, data Kegiatan Usaha, dan dokumen yang diunggah

Anda juga dapat melihat dokumen dari Persyaratan Dasar dan Pernyataan Mandiri dalam Data Usaha

(Jika Multi KBLI)

Sistem akan menampilkan dropdown 2 KBLI (Multi KBLI)

Verifikator dapat memilih untuk memeriksa KBLI yang tersedia
Tampilan data usaha akan menyesuaikan sesuai dengan KBLI yang dipilih.

6. Lihat dan pastikan dokumen yang diunggah oleh Pelaku Usaha

7.a Periksa KBLI Permohonan dan KBLI Persetujuan (1 KBLI)

Kementerian dapat melakukan penyesuaian data persetujuan dan memeriksa draf PKKPR Laut.

7.b Periksa KBLI Permohonan dan KBLI Persetujuan (Multi KBLI)

Kementerian dapat melakukan penyesuaian data persetujuan dan memeriksa draf PKKPR Laut.

8. Proses Permohonan

Kementerian dapat melihat Pratinjau SPS dan Tanggal Akhir SPS yang ditampilkan secara otomatis oleh sistem (Jika ada PNBP)
Unggah Lampiran Data Teknis PKKPR, dan Dokumen Persetujuan baik atas nama Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Jika belum di upload oleh verifikator)
Periksa nomor persetujuan dan tanggal persetujuan
Ubah status PKKPR Laut Diterbitkan menjadi “Disetujui”, jika belum sesuai maka pilih “Diperbaiki” atau “Ditolak”.
Lalu centang Disclaimer dan klik Proses Permohonan

9. Klik menu Permohonan Perizinan | Diterbitkan dan Status Pelaku Usaha berubah menjadi Izin Terbit/SS Terverifikasi