Kebijakan Privasi

OSS Indonesia akan menginformasikan tentang hal-hal penting mengenai Kebijakan Privasi Data Pelaku Usaha Pengguna pada OSS Indonesia. Perlu diperhatikan, dengan mendaftar dan/atau menggunakan OSS Indonesia, Pengguna mengakui secara sadar bahwa Pengguna telah membaca serta menyetujui atas pengumpulan, penyimpanan, perekaman, pengolahan dan penganalisaan, pengiriman Data Pribadi sesuai dengan Kebijakan Privasi ini dan/atau Syarat Penggunaan.

OSS Indonesia menyadari bahwa terdapat informasi dan/atau data Pengguna yang bersifat rahasia dan pribadi. Oleh karena itu OSS Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan merahasiakan Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Kebijakan Privasi OSS Indonesia meliputi:

Cara kerja OSS Indonesia
Perolehan dan Pengumpulan Data Pelaku Usaha
Penyimpanan Data Pelaku Usaha
Perekaman Data Pelaku Usaha
Pengolahan dan Penganalisaan Data Pelaku Usaha
Pengiriman dan Penyebarluasan Data Pelaku Usaha
Penghapusan Data Pelaku Usaha
Tautan ke Situs Pihak Ketiga
Persetujuan
Ketentuan Bagi Pelaku Usaha Persyaratan Perizinan Berusaha
Informasi Tambahan

1. Cara Kerja OSS Indonesia

Pada saat Pengguna mengakses halaman Website OSS Indonesia, sistem akan meminta persetujuan bagi pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses dan NIB di Sistem OSS Indonesia, Silahkan masuk menggunakan username & password lama beserta Captcha yang tertera lalu klik tombol MASUK. Dikarenakan guna memberikan informasi penggunaan sistem OSS Indonesia sebelumnya terdapat pengembangan sistem terbaru mengacu kepada tingkat risiko kegiatan usaha.
Dengan Akun terdaftar berupa nomor ponsel atau email maupun username dan password terdaftar, maka sistem akan memberikan informasi terkait Daftar Kegiatan Usaha.
Hasil Input ini akan memudahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengidentifikasi berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah menetapkan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Semakin banyak pelaku usaha akan mudah mendapatkan perizinan berusahanya.
Pelaku Usaha dimohon untuk memberikan data legalitas berupa akta pendirian dan nomor pengesahan.
Pelaku Usaha diminta untuk pendataan dengan mengisi detil data proyek yang dibutuhkan, pengisian data meliputi: KBLI 5 digit, Rencana lokasi Usaha, Jenis API, Akses Kepabeanan, BPJS, WLKP, Produk/Jasa, Kapasitas, Jumlah Tenaga Kerja, Rencana nilai Investasi, SNI (Standar Nasional Indonesia) atau Sertifikat Halal.
Setelah pengisian data dengan detil akan muncul proses Penertiban perizinan berusaha berdasarkan hasil analisis tingkat risiko terhadap kegiatan usaha. Dengan beberapa klasifikasi NIB (Nomor induk Berusaha) Risiko rendah, NIB dan Sertifikat standar untuk risiko menengah rendah dan menengah tinggi, NIB Sertifikat standar dan untuk resiko tinggi.
Pelaku usaha akan mendapatkan pengajuan fasilitas berupa Tax Holiday, tax Allowance, Pembebasan Bea Masuk dan fasilitas lainnya kepada pelaku usaha yang eligible mendapatkan fasilitas.

2. Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi

OSS Indonesia mengumpulkan Data legalitas pelaku usaha berupa akta pendirian dan nomor pengesahan untuk perlindungan Hukum. Yang akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Kebijakan Privasi ini. Data Pelaku Usaha yang akan dikumpulkan adalah:

A. Informasi Terkait Registrasi

Untuk dapat menggunakan aplikasi OSS Indonesia, Pengguna akan diminta untuk membuat Akun dan berpartisipasi dalam tingkat Risiko. Data yang dibutuhkan antara lain:

NIK e-KTP;
Nomor Pengesahan Badan Usaha; dan
Dasar hukum pembentukan

B. Informasi dan Data Perangkat

OSS Indonesia akan menyimpan informasi dan data perangkat selama OSS Indonesia terunduh. OSS Indonesia juga akan menyimpan informasi atau data akses saat Pengguna menggunakan OSS Indonesia, seperti Akun, akses kamera, galeri, dan dokumen.

Migrasi Data
- OSS Indonesia menggunakan Software Development Kit milik Pihak Ketiga dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak tersebut.
- Fitur sistem OSS Indonesia akan menjadi acuan utama (single reference), dimana sistem ini terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan perizinan berusaha Pemerintah.
- Untuk dapat melihat menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah menetapkan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

3. Penyimpanan Data Pribadi

Data Pelaku Usaha yang disimpan dalam OSS Indonesia telah melalui proses verifikasi dan terenkripsi selama layanan beroperasi.
Apabila OSS Indonesia sudah tidak beroperasi, OSS Indonesia berhak menyimpan dan menggunakan Data Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku minimal 5 (lima) tahun.
OSS Indonesia menggunakan infrastruktur & server dari Pemerintah Republik Indonesia dalam menyimpan Data Pelaku Usaha dan menggunakan perangkat lunak (software) yang legal dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pelaku Usaha.

4. Perekaman Data Pribadi

OSS Indonesia akan merekam Data Pelaku Usaha hanya untuk kepentingan pelayanan Perizinan Berusaha. Apabila terjadi hal yang diluar dari kebutuhan tersebut, Pengguna dapat mengajukan pencabutan persetujuan perekaman Data Pelaku Usaha melalui e-mail kontak@oss.go.id dan OSS Indonesia akan menghentikan perekaman serta menghapus Data Pribadi Pengguna dari server.

5. Pengolahan dan Penganalisaan Data Pelaku Usaha

OSS Indonesia akan mengolah dan menganalisis Data Pelaku Usaha Pengguna untuk memberikan layanan Single reference agar dapat memberikan informasi kepada Pelaku Usaha dalam mendapatkan perizinan berusahanya.
OSS Indonesia akan melakukan analisis Data Pelaku Usaha dengan mekanisme mencatat Akta pendirian dan nomor pengesahan yang digunakan untuk pengesahan badan usaha dan dasar hukum pembentukan.
Data Pelaku Usaha yang tersimpan akan diolah untuk kebutuhan antara lain:
1. Penerbitan Perizinan berusaha berdasarkan hasil analisis tingkat risiko.
2. Pengajuan fasilitas berupa Tax Holiday, Tax Allowance, Pembebasan Bea Masuk dan fasilitas lainnya kepada pelaku usaha yang eligible mendapatkan fasilitas.
3. Pengawasan meliputi tata ruang, standar K3L, standar pelaksanaan kegiatan usaha, atau persyaratan lain berdasarkan NSPK K/L dan kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
4. Pengawas dapat melakukan pembinaan, perbaikan dan pemberhentian pelanggaran.

6. Pengiriman dan Penyebarluasan Data Pelaku Usaha

Data Pelaku Usaha tidak akan dikirim dan disebarluaskan kepada pihak lain kecuali pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan perizinan berusaha terbit dan dalam rangka memfasilitasi serta permintaan yang sah dari aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal diperlukan untuk dikirim kepada pihak lain, OSS Indonesia akan meminta persetujuan kepada Pelaku Usaha dan melakukan verifikasi keakuratan Data Pelaku Usaha sebelum pengiriman dilakukan.

7. Penghapusan Data Pelaku Usaha

Data Pelaku Usaha akan dihapus dari server OSS Indonesia minimal 5 (lima) tahun sejak OSS Indonesia tidak beroperasi. Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ingin terus memanfaatkan Data Pelaku Usaha yang terdapat dalam OSS Indonesia untuk keperluan lain, maka terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pelaku Usaha. Pengguna dapat meminta penghapusan Data Pelaku Usaha pada server OSS Indonesia dengan menyampaikan permohonan melalui email ke kontak@oss.go.id.

8. Tautan ke Situs Pihak Ketiga

OSS Indonesia tidak memiliki akses terhadap Data Pelaku Usaha yang Pengguna berikan kepada Situs Pihak Ketiga tersebut..

9. Persetujuan

Dengan mendaftarkan dan/atau menggunakan OSS Indonesia, maka Pengguna:

Menyetujui OSS Indonesia untuk memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, menyebarluaskan, dan menghapus Data Pribadi sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan di atas.
Menyatakan bahwa Data Pelaku Usaha yang diserahkan kepada OSS Indonesia adalah akurat dan mutakhir.
Menyetujui OSS Indonesia untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Data Pelaku Usaha.

10. Ketentuan Bagi Atas KBLI lama dengan izin Usaha jika belum berlaku efektif

Jika izin usaha belum berlaku efektif di aplikasi OSS Indonesia, Maka, Pelaku Usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha dengan membuka menu Pengembangan.

11. Informasi Tambahan

Sumber informasi dan imbauan yang terdapat dalam OSS Indonesia berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, situs resmi, dan Untuk mengakses sumber informasi dan imbauan, Pengguna dapat mengklik link referensi yang terdapat di bagian paling bawah dari setiap artikel.